Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah.
Pemerintah, kata Pramono tidak ingin terjebak dalam perpecahan antar 2 kepengurusan Golkar, yaitu Golkar hasil Munas Bali dan Munas Jakarta.
"Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali, yang sekarang ada adalah Golkar hasil keputusan Munas Riau yang terakhir. Dan karena sudah diputuskan dan apalagi sudah dihadiri oleh Wapres dan Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Ia mengatakan pemerintah berharap, penyelesaian konflik Golkar dapat diselesaikan secara internal dan aturan yang berlaku di Partai Beringin itu.
"Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali, yang sekarang ada adalah Golkar hasil keputusan Munas Riau yang terakhir. Dan karena sudah diputuskan dan apalagi sudah dihadiri oleh Wapres dan Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016.
Ia mengatakan pemerintah berharap, penyelesaian konflik Golkar dapat diselesaikan secara internal dan aturan yang berlaku di Partai Beringin itu.
BACA JUGA
"Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada keputusan itu dan kita menginginkan agar penyelesaian Golkar sekaligus menjadi penyelesaian secara keseluruhan," ucap dia.
Mengenai dukungan politik yang diberikan kepada Golkar versi Munas Riau yang diketuai oleh Abu Rizal Bakrie, Pramono mengaku pemerintah menyambut positif dukungan tersebut.
Namun, pemerintah masih akan menunggu proses penyelesaian sengketa kepengurusan.
"Harapannya semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah terbantu dengan kerja sama yg dilakukan di parlemen maupun hal-hal lainnya," kata dia.
Pemerintah, kata Pramono berharap, penyelesaian masalah kepengurusan dapat diselesaikan sesuasi mekanisme aturan main yang dimiliki Golkar.
"Harapannya semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah terbantu dengan kerja sama yg dilakukan di parlemen maupun hal-hal lainnya," kata dia.
Pemerintah, kata Pramono berharap, penyelesaian masalah kepengurusan dapat diselesaikan sesuasi mekanisme aturan main yang dimiliki Golkar.
Ia juga menjamin, pemerintah tidak mencampuri upaya penyelesaian sengketa kepengurusan, kendati 2 kubu Golkar yang ada saat ini telah mendeklarasikan dukungan ke pemerintah.
0 komentar:
Posting Komentar