Golkar Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, Ini Kata Pramono Anung

Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR Setya Novanto di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).(Liputann6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pemerintah mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Riau sebagai kepengurusan Partai Golkar yang sah.

Pemerintah, kata Pramono tidak ingin terjebak dalam perpecahan antar 2 kepengurusan Golkar, yaitu Golkar hasil Munas Bali dan Munas Jakarta. 
‎
"Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali, yang sekarang ada adalah Golkar hasil keputusan Munas Riau yang terakhir. Dan karena sudah diputuskan dan apalagi sudah dihadiri oleh Wapres dan Menkopolhukam, Menkumham dan Mendagri," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016. 

Ia mengatakan pemerintah berharap, penyelesaian konflik Golkar dapat diselesaikan secara internal dan aturan yang berlaku di Partai Beringin itu. ‎

BACA JUGA

• Diusulkan Jadi Calon Ketum Golkar, Ini Reaksi Luhut
• Bamsoet: Ical Sudah Siapkan Kader Golkar Untuk di Kabinet
• Menkumham Bakal Terbitkan Surat Perpanjangan Golkar Munas Riau

"Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada keputusan itu dan kita menginginkan agar penyelesaian Golkar sekaligus menjadi penyelesaian secara keseluruhan," ucap dia. 
‎
Mengenai dukungan politik yang diberikan kepada Golkar versi Munas Riau yang diketuai oleh Abu Rizal Bakrie, Pramono mengaku pemerintah menyambut positif dukungan tersebut.

Namun, pemerintah masih akan menunggu proses penyelesaian sengketa kepengurusan. ‎

"Harapannya semoga bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Kalau sudah diselesaikan, tentunya pemerintah terbantu dengan kerja sama yg dilakukan di parlemen maupun hal-hal lainnya," kata dia. 

Pemerintah, kata Pramono berharap, penyelesaian masalah kepengurusan ‎dapat diselesaikan sesuasi mekanisme aturan main yang dimiliki Golkar.

Ia juga menjamin, pemerintah tidak mencampuri upaya penyelesaian sengketa kepengurusan, kendati 2 kubu Golkar yang ada saat ini telah mendeklarasikan dukungan ke pemerintah.

Read More

Gerindra: Ridwan Kamil Tak Menolak Jadi Bakal Cagub DKI

Ahok & Ridwan Kamil (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Gerindra telah menjaring 8 nama yang disiapkan menjadi bakal calon (balon) Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017. Namun, hanya 4 balon yang hadir pada acara penjaringan dan menyatakan siap secara tertulis.

Mereka yang hadir yakni Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik, pengusaha Sandiaga Uno, anggota DPRD DKI Mohamad Sanusi, dan anggota DPR Biem Benyamin.

Sementara 4 kandidat lainnya, yakni ‎Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, mantan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Sekda DKI Saefullah tidak hadir karena berhalangan.

Kendati begitu, Ketua DPD‎ Partai Gerindra sekaligus balon Cagub DKI Mohamad Taufik mengklaim jika 8 kandidat yang terjaring sejauh ini bersedia diusung dalam Pilkada 2017. Sebab, 4 kandidat yang tidak hadir belum pernah menyatakan penolakan.

"Awalnya kita mengundang 750 orang representasi dari rakyat. Kemudian muncul 8 nama. Sampai hari ini belum ada yang menolak untuk dicalonkan," ujar Taufik di Hotel Sari Pan Pasific‎, Jakarta Pusat, Rabu (27/1/2016).

"‎Kalau Ridwan Kamil tadi pagi SMS saya, 'Kang saya ada acara di Bandung, jadi mohon maaf saya belum bisa hadir secara formal'. Ini artinya belum ada yang menolak," tutur Taufik.Menurut dia, Saefullah tidak bisa hadir dalam acara penjaringan ini lantaran terbentur dengan agenda di Pemprov DKI. Begitu juga Ridwan Kamil yang izin karena sedang ada acara di Bandung.

Sjafrie Sibuk Kuliah S3

‎Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Penjaringan, Syarif. Ia mengatakan, bakal calon gubernur dari kalangan eksternal partai, yakni Ridwan Kamil dan Saefullah belum menolak dicalonkan oleh Gerindra. Namun, Sjafrie Syamsuddin dikabarkan enggan dicalonkan dengan alasan sedang melanjutkan pendidikan S3.

‎"Pak Sajfrie sudah mengirimkan surat ke kami, dia bilang masih sibuk studi di luar negeri," ucap Syarif.

"Kalau Pak Ridwan Kamil, beliau itu sangat halus tutur katanya. Beliau karakter yang memang ditunggu warga Jakarta. Lain waktu di kesempatan yang berbeda, karena penjaringan masih sampai Mei, maka Ridwan Kamil akan menyampaikan ketersediaannya dalam waktu dekat," tutup dia.

Read More

Kenapa Pilkada di Indonesia Masih Pakai "Paku"?

Kenapa Pilkada di Indonesia Masih Pakai "Paku"?

Kamis, 10 Desember 2015 | 07:52 WIB

 
 
 
 

23

Shares

AFP PHOTO / SONNY TUMBELAKApetugas pemungutan suara memberikan surat suara kepada pemilih di tempat pemungutan suara di Kuta, Bali, 9 Desember 2015. 100 juta pemilih hari ini memberikan suara untuk pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak di 32 provinsi 

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah pertanyaan seputar pelaksanaan pilkada di Indonesia dilontarkan oleh para anggota delegasi asing kepada komisioner Komisi Pemilihan Umum. 

Mereka sejak beberapa hari terakhir memang diajak oleh KPU untuk menyaksikan proses pilkada serentak dalam program Election Visit Program. 

Mereka juga diajak ke Tangerang Selatan untuk melihat proses pemungutan suara hingga penghitungan suara di beberapa TPS. 

Rupanya, cara memilih dengan mencoblos di Indonesia mengundang pertanyaan salah seorang delegasi dari Korea, Won Jung.

"Saya lihat di TPS kalian menggunakan paku untuk memilih calon. Kenapa masih memakai paku?" ujar Won Jung saat penutupan Election Visit Program di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (9/12/2015) malam. 

Dia bercerita masyarakat Korea pasti akan tersinggung jika melihat ada paku di kotak suara. Bagi mereka, itu sangat menyakitkan hati. 

Sehingga, dia pun mengaku kaget melihat paku malah digunakan dalam pemilu di Indonesia. "Tapi di sini sungguh mengagetkan, paku itu ada dan dipakai," ujar dia. 

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay pun menjawab pertanyaan itu. Pada pemilu tahun 2004, sebenarnya Indonesia sudah tidak lagi menggunakan sistem coblos. Cara memilih sudah diganti dengan cara memcontreng. 

Namun, kata Hadar, pada saat itu tingkat suara tidak sah justru tinggi. Karena ada beberapa pemilih yang mencontreng tidak sesuai aturan dan membuat suara tidak sah. 

Hadar mengatakan, hal itu membuat suara yang seharusnya masuk sebagai dukungan bagi para kandidat jadi terbuang sia-sia. 

"Makanya kami kembali ke cara awal dengan menggunakan paku. Terbukti efektif mengurangi jumlah suara yang tidak sah," ujar dia. 

Hadar mengatakan di dunia ini hanya tinggal dua negara yang menggunakan paku saat pemilu, yaitu Kamboja dan Indonesia. 

Meski kuno, Hadar mengatakan, menggunakan paku terhitung masih efektif untuk diterapkan di Indonesia. 

Banyak kesan-kesan dari para delegasi asing yang ikut dalam program Election Visit Program tersebut. 

Mereka juga mengapresiasi lokasi pemungutan suara dalam pemilu di Indonesia yang bisa dilakukan di mana saja. TPS bisa dibangun di pinggir jalan, di sekolah, atau di lapangan. 

Di penghujung acara, Hadar Nafis mengatakan pilkada serentak yang dilakukan tahun ini masih belum terlalu rumit. 

Hadar mengatakan, tantangan bagi KPU akan semakin besar dalam pemilihan calon legislatif.

"Coba datang ke sini saat pileg, surat suaranya sebesar koran. Waktu penghitungannya kalau sekarang sampai pukul 15.00 WIB, pileg bisa hitung sampai pukul 03.00 WIB keesokan harinya," kata Hadar.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

• Pilkada Serentak 2015

Penulis	: Jessi Carina
Editor	: Glori K. Wadrianto

Read More